Perdebatan dan silang pendapat dalam dunia politik adalah hal biasa, termasuk dalam perseteruan yang muncul menyusul pro-kontra usulan Partai Golkar terkait Dana Aspirasi, yang belakangan membuat panas hubungan antar partai politik peserta koalisi. Dengan begitu, terlalu berlebihan jika sampai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat mengomentari dengan mengingatkan partai-partai politik (parpol) peserta koalisi pendukung pemerintahannya itu agar tidak bertengkar .
Penilaian itu disampaikan peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti, Minggu (20/6/2010), menanggapi peringatan Presiden Yudhoyono dalam jumpa pers Jumat lalu di Istana Cipanas, Cianjur, yang meminta parpol peserta koalisi tidak saling ancam.
"Pernyataan Bara (Hasibuan) itu kan belum tentu mewakili sikap PAN di parlemen, apalagi dia kan tidak di legislatif sehingga tentunya belum tentu paham dengan rekan-rekannya di sana. Saya masih yakin, kalau kemarin soal (Dana Aspirasi) itu tidak diributkan, kebanyakan anggota dewan sebenarnya setuju dengan usulan itu," ujar Ikrar.
Selain itu perang pernyataan yang terjadi antar PAN dan Partai Golkar dinilai Ikrar tidak ada yang istimewa. Sebagai penggagas, logis jika Partai Golkar mempertahankan dan memperjuangkan idenya itu.
Ikrar lebih lanjut mengkritik, komentar Presiden Yudhoyono terhadap silang pendapat soal usulan Dana Aspirasi tadi sama tidak mendesaknya dengan komentarnya tentang heboh kasus video porno, yang diduga melibatkan sejumlah artis terkenal tanah air belakangan ini.
"Ketinggian lah, kalau Presiden mengomentari masalah-masalah kayak begitu. Juga soal komentarnya kepada para parpol peserta koalisi yang terkesan sedang berantem (berkelahi) itu. Dalam politik yang namanya adu argumentasi kan biasa. Tidak ada yang istimewa sehingga sampai seorang Presiden harus mengomentari," tambah Ikrar.